BUTON JM- Pj. Bupati Buton, Drs. Laode Mustari, MSi bersama Kepala Daerah se-Sultra menghadiri Rapat Koordinasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang dihadiri Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Jend. Pol. (Purn) Prof. Drs. H. Tito Karnavian, M.A, Ph.D. dalam rangka penyelenggaraan dan pengawas pemilu se-Sulawesi Tenggara, Jumat, 27 Oktober 2023 di Claro Hotel Kendari.
Pada Rakor tersebut, Pj. Bupati Buton didampingi Sekda Buton, Asnawi Jamaluddin, SPd, MSi.
Mendagri, Tito Karnavian memimpin rapat koordinasi kepala daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), didampingi Pj Gubernur Sultra Komjen Pol Andap Budhi Revianto dan Anggota DPR RI Ir Hugua.
Rakor membahas beberapa isu esensial, yakni pertumbuhan ekonomi dan penanganan inflasi, penurunan angka prevalensi stunting, pengentasan kemiskinan ekstrem, Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024, mal pelayanan publik dan realisasi APBD.
Pada kesempatan itu Mendagri menyampaikan arahan bahwa Ekonomi Indonesia Triwulan II-2023 terhadap Triwulan II-2022 tumbuh sebesar 5,17% (y-o-y). Dari sisi produksi, lapangan usaha transportasi dan pergudangan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 15,28 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, ada di komponen pengeluaran konsumsi pemerintah (PK-P) mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 10,62%. Untuk Ekonomi Indonesia secara spasial pada triwulan II-2023 menunjukkan penguatan pada beberapa wilayah. Kelompok Provinsi di Pulau Jawa menjadi Kontributor utama ekonomi nasional dengan peranan sebesar 57, 27 Persen dan mencatat laju pertumbuhan sebesar 5,18 persen (y-o-y) dibandingkan triwulan II-2022, sehingga pulau Sulawesi menyumbang 7,13% terhadap nasional.
Selain itu juga, membahas mengenai Fenomena La Nina dan El Nino dapat diartikan bahwa La Nina adalah peristiwa turunnya suhu air laut di Samudera Pasifik di bawah suhu rata-rata sekitarnya. Sehingga disebabkan oleh suhu permukaan laut pada bagian barat dan timur pasifik yang menjadi lebih tinggi dari pada biasannya dan untuk El Nino adalah kejadian dimana suhu air yang ada di Samudra Pasifik memanas di atas rata-rata suhu normal, sehingga disebabkan oleh meningkatnya suhu perairan di pasifik timur dan tengah yang mengakibatkan meningkatnya suhu dan kelembaban pada atmosfer yang berada diatasnya.
Untuk pertumbuhan ekonomi global dan Indonesia sehingga pertumbuhan global melambat, namun pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi lebih kuat, sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia relative tinggi sebesar 5,17% di tengah melambatnya pertumbuhan ekonomi global sebesar 3%, untuk di Indonesia terkendali dengan baik hanya 3,08% per Juli 2023, sementara negara-negara lain mengalami hiperinflasi
“Ekonomi kita relative baik, karna itu harus kita pertahankan kunci adalah ekonomi disamping semua instrument ekonomi bergerak adalahnya jaminan keamanan dan stabilitas politik terjaga” ucap Mendagri RI
Di Sulawesi Tenggara pada September nomor urut 2 tertinggi inflasi, tapi perlu kita melihat data. Untuk Mendagri meminta kerjasama dengan BPS untuk terus dilakukan termasuk mengecek keadaan pasar dengan melibatkan Satgas yang ada serta membentuk Tim.
“Untuk Pj. Gubernur rajin membuat minimal 1 bulan sekali rapat inflasi seperti zoom meeting bersama Kab/Kota,” pungkasnya.
Pj. Gubernur Sultra Komjen Pol (P) Dr. (H.C) Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H pada kesempatan itu mengatakan untuk menyukseskan pelaksanaan pesta demokrasi pada tahun 2024 pendanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara untuk tahap pertama sudah dianggarkan dalam APBD tahun 2023 pada pos belanja hibah APBD perubahan tahun 2023 sebesar Rp. 137,7 Miliar atau 40% dari total anggaran yang telah di sepakati dan tahap kedua akan dialokasikan pada APBD 2024 sebesar 60% dari total alokasi anggaran yang telah disepakati dan alokasi anggaran tersebut diajukan KPU Provinsi bersama Bawaslu Provinsi Sultra dan telah direview oleh Inspektorat Daerah.
Sedangkan untuk kebutuhan keamanan dari TNI dan Polri sementara masih, lagi direview oleh Inspektorat Daerah dan akan dialokasikan pada APBD Tahun 2024 secara keseluruhan alokasi dana hibah.
Pemerintah Provinsi Sultra akan bertekad menurunkan angka inflasi hingga di bawah standar nasional. Berbagai upaya akan terus dilakukan guna memenuhi ketersediaan beras dan bahan pangan lainnya melalui Gerakan Pasar Murah (GPM) pada 17 Kab/Kota dan Gerakan Pangan Murah. Kebijakan lain yang ditempuh dengan cara peningkatan jumlah barang dipasaran, pemantauan harga maksimum, pengawasan distribusi barang dan kebijakan lainnya
Kemudian isu stunting, Pemprov. Sultra melakukan upaya percepatan penurunan stunting melalui intensifikasi, koordinasi dengan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) baik di tingkat Provinsi maupun Kab/Kota. Hal ini untuk memastikan setiap daerah telah merencanakan dan melaksanakan program penurunan stunting, baik melalui intervensi spesifik adalah kegiatan yang langsung mengatasi penyebab terjadinya stunting dan umumnya diberikan oleh sektor kesehatan seperti asupan makanan, pencegahan infeksi, gizi ibu, penyakit menular dan kesehatan lingkungan. Sedangkan intervensi sensitive berhubungan dengan penyebab tidak langsung stunting yang umumnya berada diluar persoalan Kesehatan.
Untuk angka prevalensi stunting tahun 2022 telah mencapai 27,7% dan diharapkan pada tahun 2024 dapat mencapai 16,7% dengan asumsi semua komponen yang terlihat bisa konvergen lakukan upaya penurunan stunting.
“Atensi Bapak Presiden RI yang sama pentingnya yaitu dalam upaya penghapusan kemiskinan ekstrim sesuai dengan data BPS Kemiskinan Ekstrem capai 2,54% lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional 2,04% dan untuk menurunkan capaian tersebut mencapai target 0% pada tahun 2024 Pemprov. Sultra telah melakukan beberapa upaya percepatan termasuk kegiatan orientas antara lain penguatan komitmen kepala daerah Kab/Kota diwilayah Pemerintah Prov. Sultra dan pemanfaatan data by name by address bersumber dari data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim (P3KE) dari Kemenko PMK,” kata Pj. Gubernur Sultra
Dalam upaya mengoptimalkan pemanfaatan data by name by address Pemprov. Sultra, telah menginisiasi pembentukan Peraturan Daerah tentang system penyelenggaraan pemerintah daerah berbasis data desa atau kelurahan presisi. Keberadaan data presisi sangat penting dan strategis karna memiliki tingkat akurasi dalam ketepatan dalam akurat dalam desa diharapkan data desa dan kelurahan serta presisi akan mencarikan solusi yang tepat dalam mengatasi permasalahan pembangunan dan penurunan stunting dan penghapusan kemiskinan ekstrim. (adv)
