Jurnalmasyarakat.com, Jakarta- Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah 2024.
Hasilnya, MK menolak permohonan yang diajukan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Nomor Urut 02, La Andi dan Abidin, pada Senin (24/2/2025) malam.
“Mengadili, dalam pokok permohonan: Menolak permohonan untuk seluruhnya,” kata Ketua MK Suhartoyo.
Dalam persidangan, Majelis Hakim Konstitusi menyatakan seluruh dalil permohonan tidak beralasan menurut hukum. Termasuk di antaranya, soal status Calon Bupati Nomor Urut 1, Azhari sebagai Dosen Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Dalil Pemohon dinilai tidak beralasan hukum sebab melandaskan pada Pasal 69 ayat (1) Peraturan KPU 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota. Ketentuan tersebut mensyaratkan penyampaian keputusan pemberhentian sebagai PNS paling lambat 30 hari sebelum hari pemungutan suara.
Namun menurut Mahkamah, ketentuan tersebut sudah tidak berlaku karena dicabut dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
Dalam ketentuan yang berlaku, tidak terdapat adanya jangka waktu yang disyaratkan bagi pendaftar agar menyampaikan Keputusan Pemberhentian sebagai PNS. Pasal 26 ayat (2) PKPU 8 Tahun 2024 justru membuka kesempatan bagi pendaftar yang belum memperoleh keputusan pemberhentian agar cukup menyerahkan surat tanda terima dari pejabat yang berwenang dan surat keterangan bahwa pernyataan pengunduran dini sedang diproses oleh pejabat yang berwenang.
Terlebih dalam perkara ini, pemberhentian Azhari sebagai PNS telah disahkan dengan terbitnya Surat Keputusan (SK) Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia tentang Pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil bertanggal 31 Oktober 2024. SK tersebut kemudian diperbaiki dengan Surat Keputusan Pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada 15 November 2024.
Surat pemberhentian tersebut terbit sebelum pelaksanaan Pemilihan Bupati dan WAkil Bupati Buton Tengah pada 27 November 2024. “Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon a quo, tidak beralasan menurut hukum,” ujar Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah saat membacakan pertimbangan putusan.
Dalil Pemilih Pendatang Tak Terbukti
Mahkamah juga menolak dalil permohonan berkaitan dengan pemilih pendatang yang terdata sebagai daftar pemilih tetap (DPT). Di antara yang dipersoalkan Pemohon, adanya pemilih bernama Wa Alumiya dan La Insele yang terdaftar sebagai DPT di TPS 04 Kelurahan Boneoge.
Menurut Pemohon, kedua pemilih tersebut tidak berhak menggunakan hak pilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah 2024 karena hanya menggunakan kartu keluarga (KK) sebagai acuan.
Namun Mahkamah menilai bahwa penggunaan KK sebagai acuan pengecekan identitas sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
“Sehingga secara substantif berhak untuk memilih di TPS 04 Kelurahan Boneoge serta tidak terbukti melanggar unsur keadaan tertentu yang mengakibatkan pemungutan suara ulang sebagaimana tercantum dalam pasal 50 PKPU Nomor 17 Tahun 2024,” ujar Hakim Guntur. (Adm)
