BUTON, JM- Pemerintah Kabupaten Buton menggelar Rapat koordinasi Evaluasi Tahun Anggaran 2022 dan Pelaksanaan Program Kegiatan Tahun Anggaran 2023 bersama Pejabat Struktural/Fungsional, OPD, Camat, Lurah, Kepala Desa, Kepala Puskesmas, KA UPTD, Kepala SD, SMP, dan Paud.
Rakor itu juga melibatkan Forkopimda bersama jajarannya, utamanya, Kejaksaan Negeri Buton, Polri menghadirkan Kapolsek dan Babinkamtibmas, TNI melibatkan Danramil dan Babinsa, Kemenag menghadirkan KUA dan penyuluh Agama, dan tokoh masyarakat di kabupaten Buton. Rakor dipusatkan di Islamic Center, Takawa, Pasarwajo, Senin, 13 Februari 2023
Rakor diawali dengan penandatanganan MOU antara Pemerintah Kabupaten Buton dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Buton. Rakor juga dirangkaikan dnegan Penandatanganan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Buton dengan Kejaksaan Negeri Pasarwajo tentang Penanganan Hukum dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Launching Aplikasi Analisis Media Lokal (SIDIALOKA) dan Kominfo Buton TV.
Pj. Bupati Buton, Drs. Basiran. M.Si selaku Ketua Forkopimda (Forum Komunikasi Pimpinan daerah) Kabupaten Buton ketika membuka rapat koordinasi tersebut menegaskan pada semua ASN Buton untuk berinovasi, berkreasi untuk membuat Buton lebih baik. “Kalau bukan kita siapa lagi dan kalau bukan sekarang kapan lagi. Saya yakin kita semua dapat membangun Buton yang lebih baik lagi,” tegas Pj. Bupati Buton.
“Hari ini kita menandatangani MOU untuk percepatan pelaksanaan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui dunia usaha. Hari ini kita melakukan rapat koordinasi dan evaluasi tahun anggaran 2022 dan pelaksanaan tahun anggaran 2023. Tadi pagi kita telah melakukan apel besar “Buton Sehat Bebas Stunting” sebuah kegiatan dalam rangkaian bergerak bersama. Kita juga hari ini melaunching Aplikasi Analisis Media Lokal (SIDIALOKA) dan Kominfo Buton TV.
“Terimakasih kepada Kepala Dinas Kominfo yang telah membuat aplikasi analisis media local yang disebut dengan “SIDIALOKA” dan Kominfo Buton TV yang menjadi wadah untuk menganalisa dan memonitoring media-media yang bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Buton baik media cetak maupun media elektronik sekaligus pemerintah Kabupaten Buton canel YouTube Diskominfo Buton TV,” kata Pj. Bupati Buton.
Kepala daerah di Bumi penghasil Aspal Alam menegaskan untuk focus, tegak lurus untuk kepentingan rakyat. “Insya Allah Rahmat Allah dan pahala turun dari langit dengan gaji yang masuk di dalam darah kita, Insya Allah kita semua dirahmati dan melahirkan anak-anak yang sholeh dan sholeha,” katanya.
Pj. Bupati Buton juga menyampaikan falsafah Buton, “Taposasaangu, Tapomamasiaka, Tapomaeyaka. Itulah hakikat orang Buton. Sehingga orang Buton dimanapun berada menjadi layaknya seperti Nenas, keliatannya berduri tetapi hatinya manis dan bisa memberikan cahaya bagi orang lain.
“Hari ini Kita mengundang para Forkopimda, Kapolres, Kajari, Kepala OPD, Sekdin, Kabag, Kabid dan BUMD, BUMN, Para Kepala Sekolah, Camat dan Para Kepala Desa untuk menyamakan dan menyatukan pemahaman. Satu komando karena dalam penyelenggaraan pemerintah, dari atas sampai kepala desa itu satu perintah. Tidak ada yang membuat penafsiran sendiri-sendiri karena negara ini adalah negara kesatuan Republic Indonesia,” katanya.
Dikatakan Pj. Bupati, baik bapak Presiden, Mendagri, Kapolri, Kejari, maupun bapak Panglima TNI, ini satu perintah, perintah Presiden yang saya sampaikan pertama tentang pengendalian inflasi daerah. Dalam pengendalian inflasi, Buton itu mengalami deflasi atau penurunan. Penyebabnya adalah harga bahan bakar minyak dan termaksud didalamnya adalah harga ikan.
“Kita daerah penghasil ikan. Dengan melonjaknya harga BBM mengakibatkan nelayan kita susah melaut. Sehingga pemerintah melakukan intervensi dengan menyalurkan bantuan BBM kepala nelayan. Harga beras dari Sabang sampai Merauke mengalami peningkatan, oleh sebab itu, pemerintah melakukan kegiatan pasar murah dan menyalurkan bantuan kepada tukang ojek, sopir mobil,” katanya.
Stabilitas politik dan keamanan ini penting, kata Pj. Bupati karena Stabilitas politik dan keamanan merupakan kunci utama dalam pelaksanaan apapun di negara manapun. Hari ini terjadinya krisis energi, terjadinya krisis pangan di belahan dunia karena adanya perang Rusia dan Ukraina. Itu artinya dunia sekarang bukan lagi seperti dulu saling ketergantungan satu sama lain. Oleh sebab itu kita jaga stabilitas politik dan keamanan.
“Saya perintahkan kepada Kasat Pol PP untuk berkoordinasi dengan penyelenggara Pemilu, KPUD dan bawaslu untuk menertibkan baliho para Caleg, atau Calon kepala daerah, di sekitar wilayah Kabupaten buton agar tidak sembarangan, karena ini mengundang potensi kerawanan social politik dalam pemilu,” katanya.
Ia juga menegaskan dalam persiapan Pemilu 2024 kepada Badan Kesbangpol Buton untuk menerbitkan instruksi kepada semua camat, kepala desa, lurah untuk melaksanakan pendampingan membantu penyelenggara pemilu dalam menyukseskan pemilu 2024.
”Apapun kegiatannya jangan perna menolak ajakan KPUD untuk memfasilitasi penyelenggaraan Pemilu 2024. Sebab itu adalah tugas kita sebagai aparatur pemerintah di daerah termaksud TNI/Polri ikut membantu. Tetapi bagi kepala desa, lurah dan camat dan aparatur sipil negara tidak dibenarkan terlibat dalam kegiatan politik praktis. Dan salah satu tugas Penjabat Bupati adalah menyukseskan, memfasilitasi penyelenggaraan pemilu 2024,” ungkapnya.
Pada kesempatan itu, Ketua Kadin Buton, L.M Sumarlin Buchari, S.E usai penandatanganan MOU dengan Pemkab Buton menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Pemkab Buton. Pihaknya berjanji akan mendorong perekonomian dan investasi di Kabupaten Buton.
“Saya sudah berkeliling dibeberapa provinsi dengan membawa pulang ilmu dan pengalaman yang saya dapat di daerah lain. Saat ini, Saya sebagai putra Daerah Buton pulang ke Buton dengan membawa pengalaman dari daerah lain bahwa luar biasa betapa kayanya negara Indonesia utamanya Buton yang kita cintai ini,” katanya.
Ketua Kadin yang membuka usaha dibeberapa daerah termasuk Bitung, Sulawesi Utara melihat Kabupaten Buton seperti Kota Bitung yang kaya dengan potensi perikanan. “Tetapi sayangnya kurang pabriknya. Olehkarena itu lewat Kadin ini saya sangat berharap dukungan dari bapak Bupati dan Forkopimda sekaligus para kepala OPD untuk bersama-sama mendorong investasi di Kabupaten Buton,” harapnya.
Di tiga bulan pertama, lanjut Sumarlin program Kadin Buton yakni mengolah makan ternak dan membuat duplikat. “Dan Insya Allah kalau diizinkan beberapa hari ini kita mencoba menggunakan sentra IKM untuk dioperasikan dan investasi kami bawa dari Kadin tetapi tidak menggunakan APBD,” lanjutnya.
Kepala Kejaksaan Negeri Buton, Ledrik Victor Mesak Takaendengan, SH, MH mengatakan secara kelembagaan kejaksaan mempunyai dua bidang tugas yang bersentuhan langsung dengan pemerintah yakni melakukan pengamanan dan pengawalan proyek pembangunan strategis dan pendampingan hukum didalam mengamankan kebijakan kebijakan pemerintah.
“Tadi penandatanganan MOU adalah payung bagi pemkab untuk mengelola keuangan. Kami memberikan pertimbangan hukum baik dalam bentuk prodak ekonomi maupun pendampingan Asesmen. Ini adalah satu hal yang memang harus digunakan karena Kejari merupakan lembaga yang punya kewenangan sebagai pengacara negara,” katanya.
Untuk itu Kajari mendorong para OPD untuk menggunakan pengacara negara untuk pendampingan program kegiatan. Kesadaran hukum masyarakat tinggi maka angka kriminal menurun. Itu adalah pencapaian keberhasilan kita semua.
Kajari menegaskan kepada para OPD untuk mengontrol sejumlah pelaksanaan program sejak penandatanganan kontrak. Ia juga meminta kepada Bhabinkamtibmas dan Babinsa untuk bersama-sama melakukan pengawasan terhadap proses pembangunan yang masuk ke desa.
Senada dengan Kapolres Buton, AKBP Rudy Silaen, S.H. S.I.K. Ia menegaskan para ASN dan seluruh orang tua untuk bisa membantu pihak kepolisian untuk menjaga Kamtibmas dalam masyarakat. Sebab suasana yang kondusif akan mendorong masyarakat dalam melakukan aktivitas. “Hindari kericuhan. Mari kita ciptakan lingkungan yang damai dan kondusif,” katanya.
Dandim 1413 Buton yang diwakili, Pabung Mayor Arh. La Ode Mursalim kembali menyampaikan bahwa sebentar Bangsa Indonesia akan menghadapi perhelatan pesta demokrasi. Pesta demokrasi kata Pabung adalah tugas kita semua, karena terkait dengan penegak kedaulatan negara dan kedaulatan itu ada di tangan rakyat.
“Salah satu tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara darat, laut dan udara. Kami di darat menjaga stabilitas keamanan dan unsur unsur dinamisator adalah para Babinsa. Untuk itu jangan bermain-main dengan keamanan negara. Mari kita jaga dan ciptakan situasi kemanan daerah kita,” katanya. (Adv)
