Jurnalmasyarakat.com, Baubau- Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara, Komjen Pol. (P) Dr. (H.C) Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H., memberikan arahan penting dalam kunjungan kerjanya di Kota Baubau, Jumat (18/10/2024).
Pj Gubernur Sultra ini menyoroti proyek jembatan penghubung antara Pulau Buton dan Pulau Muna yang telah masuk dalam prioritas nasional, serta mendorong penyelesaian dokumen teknis yang dibutuhkan agar pembangunan dapat segera diwujudkan.
Diketahui, jembatan Buton-Muna memiliki total panjang 2.969 meter dengan panjang bentang utama sepanjang 765 meter. Terdiri atas bentang jembatan pendekat Pulau Muna sepanjang 186 meter dan bentang jembatan pendekat Pulau Buton sepanjang 525 meter.
Jembatan Buton-Muna rencananya akan direntangkan di atas selat Baruta-Kolagana. Jembatan ini dibangun di atas lahan seluas 70 hektar yang dibagi masing-masing 35 hektar di Pulau Buton dan Muna. Adapun biaya pembangunan jembatan penghubung tersebut diperkirakan mencapai Rp15 triliun dengan estimasi pembangunan empat tahun.
Lebih lanjut, Pj. Gubernur juga memberikan tiga atensi utama terkait netralitas ASN dalam Pilkada Serentak 2024. Pertama, para bupati dan walikota diminta menjadi teladan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai netralitas dan disiplin ASN.
Kedua, para pimpinan daerah harus senantiasa memberikan arahan dan memastikan komitmen seluruh ASN untuk bersikap netral. Ketiga, komitmen bersama agar tidak ada lagi ASN yang dilaporkan melanggar netralitas, menjadi ukuran keberhasilan bersama.
Pj. Gubernur Sultra mengungkapkan bahwa netralitas ASN merupakan prinsip yang harus dijunjung tinggi, terutama saat menghadapi momentum politik seperti Pilkada Serentak.
“Netralitas ASN mengandung makna bebas kepentingan, bebas intervensi, bebas pengaruh, adil, objektif, dan tidak memihak,” jelasnya.
Ia menyoroti tingginya angka pelanggaran netralitas ASN di Sulawesi Tenggara, dengan 40 kasus yang tercatat oleh Komisi ASN dan Ombudsman RI.
“Ini harus menjadi perhatian serius karena menandakan rendahnya integritas ASN di Sulawesi Tenggara,” lanjutnya.
Mantan Kapolda Sultra ini berharap ASN di Sulawesi Tenggara dapat menjalankan tugas dengan profesional dan menjaga netralitas, sehingga Pilkada Serentak 2024 berjalan dengan lancar, adil, dan demokratis.
Pj. Gubernur juga meminta kepada Bupati dan Walikota di Sulawesi Tenggara untuk bekerja sama secara intensif dengan penyelenggara dan pengawas pemilu demi memastikan kelancaran Pilkada.
“Pastikan distribusi logistik pemilu berjalan lancar, dan jangan sampai ada daerah terluar yang terhambat. Semua harus terkoordinasi dengan baik,” tegasnya. (rilis)
