BUTON, JM– Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar kegiatan Kelas Pemilu Harmonisasi Penyusunan Visi, Misi dan Program Bakal Pasangan Calon sesuai RPJPD pada Pemilihan Serentak Tahun 2024.
Kegiatan yang dilaksanakan di salah satu rumah makan di Kecamatan Pasarwajo, Rabu (14/8/2024). Dihadiri perwakilan partai politik, LO bakal pasangan calon dan sejumlah pimpinan media. KPU juga menghadirkan pemateri Kepala Bappeda Kabupaten Buton, Drs. Awaludin.
Plh Ketua KPU Kabupaten Buton, Ardin dalam sambutannya mengatakan, kegiatan itu merupakan salah satu dasar dalam melahirkan gagasan atau ide dalam kesamaan visi, misi bakal pasangan calon pada Pilkada Buton 2024.
“Ini akan menjadi salah satu dasar juga dalam melahirkan gagasan atau ide, yang mana ada sinkronisasi atau kesamaan visi, misi, tentu tidak terlepas dari rancangan dari pembangunan nasional yang kemudian turun ke daerah,” kata Ardin.
“Sehingga di momentum Pilkada ini dapat melahirkan bupati yang program ataupun visi, misinya sinkron dengan RPJPD, sehingga Kelas Pemilu ini penting diadakan,” sambungnya.
Lebih lanjut Ardin yang juga merupakan Kordiv Hukum dan Pengawasan KPU Buton itu mengatakan, program kepala daerah kedepan harus sesuai dengan apa yang menjadi rancangan pembangunan daerah yang dimuat dalam visi misi.
“Sehingga KPU Buton merasa penting melakukan ini tidak lain adalah untuk menciptakan pembangunan jangka panjang yang tidak putus sehingga kelihatan wajah dari pembangunan Kabupaten Buton,” jelasnya sekaligus membuka secara resmi kegiatan tersebut.
Sementara itu Kepala Bappeda Buton, Awaluddin memaparkan arah kebijakan Pemkab Buton periode 2025 – 2029. Diantaranya adalah pembangunan SDM yang cerdas dan sehat, pengentasan kemiskinan menuju masyarakat sejahtera dan berkeadilan, pengembangan ekonomi unggulan daerah berbasis pemanfaatan SDA, pengembangan ekonomi unggulan daerah berbasis inovasi hijau dan teknologi bersih, peningkatan kinerja pemerintah daerah yang baik, bersih dan berorientasi pelayanan.
Kemudian, meningkatkan kondusivitas wilayah yang aman, damai dan demokratis, Pemenuhan pembangunan sosial budaya masyarakat
berwawasan lingkungan hidup dan tahan bencana, pemenuhan pemerataan pembangunan berbasis kewilayahan yang berkeadilan, peningkatan aksesibilitas pembangunan, sarana prasarana permukiman, kawasan perekonomian dan infrastruktur pelayanan publik, dan optimalisasi dalam sinkronisasi, relevansi dan keberlanjutan
pembangunan.
“Visi, misi kepala daerah tentu tidak akan keluar dari sini, karena ini akan menjadi acuan mereka dalam menyusun visi, misinya,” kata Awaludin. (rin)
