Jurnalmasyarakat.com, Buranga- Kehadiran Aparatur Sipil Negara (ASN) Lingkup Pemerintah Kabupaten Buton Utara (Butur) saat apel masih jauh dari harapan.
Karena itu, Wakil Bupati Buton Utara (Butur) Rahman, memerintahkan seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memerintahkan seluruh staf agar meningkatkan kualitas kerja khususnya kedisiplinan di lingkup kerja masing-masing.
Permintaan tersebut disampaikan Wakil Bupati dihadapan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) saat memimpin apel gabungan OPD Butur di halaman Sekretariat Daerah Senin, (16/6/2025).
Menurut Wakil Bupati, kedisiplinan ASN Butur jika dilihat dari sudut pandang kehadiran masih jauh dari yang diharapkan. Buktinya adalah peserta apel gabungan yang hadir dalam kesempatan itu sangat kecil jika dibanding dengan jumlah ASN Butur yang tersebar dalam lingkup OPD.
Berdasarkan penilaian itu maka Wakil Bupati meminta agar pada apel gabungan berikutnya setiap OPD membentuk barisan tersendiri dan disertakan dengan papan nama OPD masing-masing untuk memudahkan jika dilakukan pemantauan jumlah ASN yang hadir.
Kemudian Wakil Bupati meminta daftar pejabat dan staf setiap OPD untuk memudahkan melakukan penilaian atau perhitungan jumlah yang hadir dan tidak hadir. “Paling lambat besok sudah masuk semua daftar nama pejabat dan ASN dari setiap OPD”, tegas Rahman.
Dikatakan, pada apel gabungan kedepannya seluruh permintaan tersebut sudah dilaksanakan.
Lebih lanjut Wakil Bupati menjelaskan, untuk mencapai kinerja yang baik dalam pengelolaan pemerintahan, harus ada kesadaran dalam pribadi masing-masing. Setelah itu dilanjutkan dengan kesadaran bersama di tiap-tiap OPD sehingga birokrasi di Butur tidak ketinggalan atau bisa bersaing sejajar dengan daerah lain.
“Pelayanan harus dilaksanakan dengan baik sesuai tugas dan tanggungjawab selaku abdi negara dan masyarakat”, tambahnya.
Jika penerapan disiplin dan evaluasi itu tidak segera dilaksanakan maka yang malas akan semakin malas. Kemudian yang menanggung beban serta sasaran kemarahan dari pimpinan adalah mereka yang rajin.
Dalam hasil evaluasi kedepannya, jika memungkinkan berdasarkan aturan yang ada, maka ASN yang malas tidak boleh disamakan TPP-nya dengan pegawai yang rajin. (Red)
