Jurnalmasyarakat.com, Magelang- Bupati Buton, Alvin Akawijaya Putra, SH mengikuti kegiatan retreat yang digelar Kementerian Dalam Negeri di Akademi Militer Magelang, Jumat (21/2/2025).
Bupati Buton mengikuti retret atau pembekalan intensif di Akademi Militer (Akmil) Magelang bersama ratusan kepala daerah.
Mereka tiba sekitar pukul 15.30 dengan menggunakan belasan bus bertuliskan Akademi Militer. Semua kepala daerah termasuk Bupati Buton tampak mengenakan seragam motif loreng-loreng lengkap dengan topi dan sepatu nya.
Program ini akan berlangsung selama sepekan, dari 21 hingga 28 Februari 2025, setelah mereka resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada 20 Februari 2025 lalu.
Retret atau pembekalan intensif di Akademi Militer (Akmil) Magelang ini tentunya bertujuan untuk memperkuat kepemimpinan para kepala daerah dalam menghadapi tantangan pemerintahan di daerah masing-masing.
Sebanyak 481 kepala daerah, yang terdiri dari gubernur, bupati, dan wali kota, akan mendapatkan materi yang dirancang khusus untuk membentuk kepemimpinan yang tangguh, disiplin, serta memiliki wawasan kebangsaan yang kuat.
Program ini mirip dengan pembekalan yang sebelumnya telah dijalani para menteri Kabinet Merah Putih di lokasi yang sama.
Retret ini diharapkan dapat menjadi ajang bagi para kepala daerah untuk memperdalam pemahaman mereka terhadap tugas dan tanggung jawab yang akan diemban, serta memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjalankan visi pembangunan nasional.
Retreat di Akmil Magelang ini juga menjadi momentum bagi para pemimpin daerah untuk saling bertukar pengalaman, membangun jaringan, dan mempererat solidaritas demi kemajuan bangsa.
Sebelumnya, Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Retret di Akmil Magelang akan berlangsung selama tujuh hari dan berisi berbagai sesi pembekalan.
Diantaranya yaitu tugas pokok dan fungsi (tupoksi) kepala daerah, agar para pemimpin daerah memiliki pemahaman yang jelas mengenai peran mereka.
Pemaparan program Asta Cita oleh menteri-menteri terkait, untuk memastikan sinkronisasi antara kebijakan pusat dan daerah.
Pembekalan dari Lemhannas, guna memperkuat wawasan kebangsaan dan kepemimpinan strategis.
Selain itu, Kementerian Keuangan akan memberikan pemahaman tentang efisiensi anggaran, sejalan dengan kebijakan pemangkasan anggaran yang sedang digencarkan pemerintah. (adm)
