Jurnalmasyarakat.com, Buton- Terungkap alasan Pemerintah Kabupaten Buton tidak membuka formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) beralasan tidak punya anggaran yang mengakibatkan tidak membuka formasi PPPK.
Hal ini diutarakan oleh Penjabat (Pj) Bupati Buton, La Haruna saat menerima aspirasi para honorer yang menuntut kuota P3K di Kantor Bupati Buton, Senin (7/10/2024).
La Haruna juga mengaku mendapatkan alasan itu setelah meminta penjelasan langsung dari Kepala Badan Kepegawaian. “Kenapa hari ini (P3K) ditiadakan, masalahnya apa?, ternyata permasalahannya adalah untuk uang seleksi P3K tidak ada,” katanya.
Atas dasar tersebut, Kepala Dinas Perkebunan dan Holtikultura Pemprov Sultra ini menegaskan akan menggunakan honor dan gajinya sendiri untuk membiayai perjalanan dari Badan Kepegawaian untuk pengurusan formasi P3K di Jakarta.
“BKD tadi bilang anggaran tidak ada untuk kita bawa ke Jakarta, dengan alasan itu tidak bisa diadakan, itu bukan alasan. Gaji saya, honor saya, saya kasih mereka antar berkasnya bapak-bapak ke Jakarta,” tegasnya.
Lebih lanjut, dihadapan para pegawai honorer Pj Bupati memastikan bahwa Pemerintah Kabupaten Buton tetap akan membuka kuota PPPK. Sebab, ini sudah menjadi hak para honorer yang sudah lama magang.
“Bapak menuntut haknya itu wajib dan bapak sudah magang, kasian kan. Untuk itu saya datang disini harus cari solusi bukan cari masalah. Dan saya sampaikan kepada kepala BKD tadi, honor mereka perjalanan ke Jakarta untuk mengantar berkas dari gaji saya tanggung untuk saya biayai mereka,” tegasnya lagi.
Ia juga menyampaikan pendaftaran P3K akan dimulai pada Senin sore ini (7/10/2024). Mengenai batas waktu pendaftaran tinggal 13 hari lagi, La Haruna berjanji akan bersurat untuk perpanjangan waktu.
“Dan mulai sebentar sore untuk pengumuman pendaftaran P3K sudah diupload, siapkan berkas bapak semua,”ujarnya.
Ia juga menyebutkan formasi P3K yang akan dibuka sebanyak 1000 kuota. Namun, jika ada yang tidak memenuhi syarat bisa dikurangi. “Jadi mulai sebentar bapak-bapak belajar, supaya lolos semua,” imbaunya.
Sementara itu, Kepala BKPSDM Kabupaten Buton, Taufik Tombuli tidak menampik tentang adanya pembengkakan belanja pegawai jika ada penerimaan P3K.
Ia menjelaskan, berdasarkan telaah Badan Keuangan dan Aset daerah saat ini belanja pegawai Kabupaten Buton saat ini sudah mencapai 37 persen lebih. Nah bila ditambah dengan penerimaan P3K tahun ini maka akan ada pembengkakan belanja pegawai jadi 40 persen lebih.
Atas kondisi tersebut kata dia, menyulitkan kemampuan keuangan daerah untuk membayar belanja pegawai termasuk gajinya mereka jika ada penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja tahun ini.
Meski begitu kata dia, pada pertemuan ini, Pj Bupati La Haruna langsung menginstruksikan agar BKPSDM membuka penerimaan P3K tahun 2024.
”Mulai hari ini penerimaan P3K kami sudah buka, hingga 19 Oktober nanti, dan bisa jadi ada perpanjangan waktu pendaftaran,”lanjutnya.
Untuk kegiatan penerimaan ini kata dia lagi, dananya apapun keadaannya kita akan maksimalkan apa yang ada itu artinya pelaksanaan seleksi P3K dengan kondisi keuangan yang ada ini akan dimaksimalkan.
Lebih lanjut, ia menjelaskan penerimaan P3K tahun ini adalah formasi guru, kesehatan dan teknis. Adapun peserta yang menjadi prioritas yakni K2 dan honorer yang data database BKD. (Rin)
