BUTON, JM- Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Mainawa Buton hingga saat ini belum juga berkontribusi untuk daerah. Hal itu membuat geram DPRD Kabupaten Buton.
Perumda Mainawa yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah, ternyata masih terkendala persoalan yang harus diselesaikan agar bisa eksis kembali.
Salah satu yang menjadi persoalan itu adalah temuan BPK yakni penyertaan modal awal sebelumnya saat Perumda Mainawa masih menjadi Perusda yang sampai saat ini belum bisa dipertanggungjawabkan.
Atas dasar tersebut, DPRD Buton menggelar rapat dengar pendapat dengan pihak eksekutif bertempat di Aula Rapat Kantor DPRD Buton, Rabu (31/8/2022).
Rapat itu dipimpin oleh Ketua DPRD Buton, Hariasi Salad didampingi oleh Pelaksana tugas Asisten II Sekretariat Daerah, Murad. Turut hadir Bagian Perekonomian dan SDA serta Inspektorat Buton.
Kabag Perekonomian dan SDA Kabupaten Buton, Usman mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan BPK dikatakan bahwa saldo investasi penyertaan modal pada Perumda Mainawa senilai Rp 836 juta. “Ini tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya,” ucapnya.
Namun lanjut dia, sudah ada rekomendasi dari BPK bahwa disarankan kepada pemerintah daerah melalui sekretaris daerah untuk melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan Perumda Mainawa. Salah satunya adalah dengan mendatangkan angkutan publik untuk melakukan audit.
“Jadi informasi dari Kabag Perekonomian sebelumnya apa yang menjadi kendala sehingga barang ini belum dilaksanakan karena terkendala di sisi penganggaran untuk penyelesaian kegiatan ini. Karena di DPA induk itu belum dianggarkan,” tandas Kabag Perekonomian belum lama dilantik ini.
Ditempat yang sama, Sekretaris Inspektorat, Suhardin Sanusi menambahkan rekomendasi dari BPK itu pada intinya mengaudit pertanggungjawaban penyertaan modal awal sebelumnya dari Perumda Mainawa.
“Akan diketahui kebutuhan dan pembiayaan apa saja yang telah terjadi. Apakah belanja modal atau personalianya dan sebagainya. Itu nanti diaudit khusus, itulah akuntan publik yang akan turun mengaudit,” katanya.
“Setelah diketahui apakah sudah tidak ada saldo tinggal kita bicara kembali apakah mau dilanjutkan atau tidak. Apakah Perumda mau dibubarkan atau kita tambahkan penyertaan modal baru tapi dengan seleksi yang ketat, misalnya ada kajian ekonomi atau kajian bisnisnya memang harus diketahui oleh pihak DPRD,” sambungnya.
Menyikapi hal tersebut, Anggota DPRD Buton, Farid Bachmid mengaku bingung dengan persoalan Perumda Mainawa, sampai saat ini belum bisa dipertanggungjawabkan.
“Jujur sampai hari ini saya bingung kenapa kemudian anggaran sebelumnya itu sampai detik ini tidak bisa dipertanggungjawabkan. Padahal pada pada saat kita Paripurna sebelumnya itu kan ada kesepakatan kita untuk mereka mempertanggungjawabkan,” katanya.
Ia berharap agar persoalan tersebut tidak terulang lagi maka pada saat perbaikan struktur organisasi Perumda Mainawa Buton kedepannya juga melibatkan anggota dewan jangan hanya eksekutif, khususnya pada tahapan asesmen atau fit and proper tes.
Upaya ini dilakukan guna pada saat pembahasan ketika ada permintaan dana ada juga saran dan masukan terkait dengan program-program dari Perumda. Selain itu, DPRD bisa memberi saran agar pada saat Perumda mengelola anggaran lebih efektif.
“Katakanlah yang kita danai ini coba dia fokus kepada pengadaan-pengadaan terkait dengan kebutuhan seluruh OPD seperti ATK dan lain-lainnya. Daripada kita belanja ke toko mending mereka buat distributor atau apa begitu karena setiap tahun ini besar anggarannya. Supaya untuk kebutuhan daerah ini lebih efektif. Daripada hanya kita berikan anggaran 200 juta misalnya, padahal tidak ada yang dia kerjakan,” ujarnya.
Hal yang sama juga diungkapkan Anggota DPRD Buton, Hanafi alias La Boholu. Ia mengaku geram dengan kendala yang terjadi di tubuh Perumda Mainawa Buton. Sampai saat ini belum juga ada titik penyelesaian.
“Sudah mau 10 tahun tidak ada ujung pangkalnya ini barang. Nah itu yang kita mau cari tahu dan komponen di dalamnya yang diberikan amanah pada saat itu harus dia mempertanggungjawabkan. Dari dana yang mereka kelola ini, saya tidak tahu hari ini saldonya masih ada berapa itu,” ujarnya.
Untuk membahas persoalan itu, La Boholu meminta agar DPRD menghadirkan komponen struktur kepengurusan Perumda Mainawa sebelumnya. Supaya lebih jelas lagi dan tidak lagi menjadi dosa berikutnya.
“Jadi kita mau luruskan ini barang karena dari hasil temuan ini-ini terus. Jadi harus ada solusi dari pemerintah daerah supaya kita keluar dari permasalahan ini,” tegasnya.
Sementara itu, sebelum menutup rapat terkait Perumda Mainawa itu, Ketua DPRD Buton, Hariasi meminta Pemkab Buton dalam hal ini OPD yang terkait untuk segera menyelesaikan persoalan Perumda Mainawa Buton saat ini belum dipertanggungjawabkan. (adm)
