BUTON, JM- Penjabat Bupati Buton, Basiran menerima aspirasi dari Gerakan Penyalur Aspirasi Masyarakat Buton (Gepar) bertempat di Aula Kantor Bupati Buton, Kamis (1/9/2022).
Pada kesempatan itu, Pj Bupati didampingi Kapolres Buton AKBP Rudy Silaen, Kajari Buton, Ledrik V.M Takaedengan, dan Sekda Buton Asnawi Jamaluddin. Selain itu, turut hadir pula para Kepala OPD Lingkup Pemkab Buton.
Ada sejumlah tuntutan Gepar kepada Pj Bupati. Diantaranya adalah pembangunan jembatan tani di di Dusun Labahawa, Desa Lapodi, Kecamatan Pasarwajo hingga kini belum direalisasikan. Termasuk perbaikan jalan poros Pasarwajo – Wabula saat ini memprihatinkan.
Selanjutnya terkait pembagian kartu Kusuka di Dinas Perikanan yang dianggap masih banyak warga berprofesi sebagai nelayan belum mendapatkan kartu ini. Selain itu, terkait penanganan lampu penerangan Jalan Umum (PJU) di wilayah Ibukota Kabupaten Buton.
Menyikapi aspirasi dari pemuda tersebut, Kepala Dinas PUPR, M. Wahyudin mengatakan bahwa mengenai pembangunan jembatan tani ini sudah ada perencanaan sejak tahun 2021. “Setelah kami lihat ternyata bentangan jembatan hampir 20 meter. Kalau dengan kondisi anggaran hanya sebesar 1,5 miliar itu kami tidak berani,” katanya.
Mengenai persoalan lampu jalan, Plt Kepala Dinas Perhubungan, La Rahadi mengatakan, tahun ini pihaknya menganggarkan pemasangan lampu PJU tenaga Surya kurang lebih Rp 1 miliar sebanyak 40 titik.
“Tersebar di wilayah Kecamatan Kapontori 5 titik, kecamatan Wabula 3 titik, dan Kecamatan Pasarwajo 32 titik. Saat ini menunggu tayang di LPSE. Pekerjaan menggunakan tiang baru. Satu titik anggaran 31 juta,” pungkasnya.
Sedangkan untuk nelayan yang belum dapat Kartu pelaku usaha perikanan (Kusuka), Kepala Dinas Perikanan, Rasmin menjelaskan kabupaten Buton memiliki kuota sebanyak empat ribu. Dari total itu tinggal seribu lebih lagi yang belum diterbitkan.
“Sudah ada 457 kartu yang terbit sampai tahun 2020. Tahun 2022 ini sudah terbit dua ribu kartu, sekarang lagi penyaluran. Jadi tinggal seribu lebih yang belum terbit,” pungkasnya.
Rasmin menerangkan yang berhak mencetak kartu Kusuka ini adalah pihak KKP penyalurannya bekerja sama dengan BNI. Namun, dia tidak bisa memungkiri bahwa banyak masyarakat nelayan yang mengeluhkan kartu Kusuka itu lantaran terlambat diterbitkan. Namun, jika ada pemohon pihaknya bisa menerbitkan kartu sementara.
Sementara itu, saat menerima aspirasi dari pemuda tersebut Pj Bupati Buton, Basiran menginstruksikan jajarannya khususnya kepala OPD untuk cepat tanggap menjalankan kerja-kerja dalam melayani masyarakat.
Seperti halnya persoalan pembangunan jembatan tani yang dikeluhkan warga sampai saat ini belum terealisasi. Padahal sudah diusulkan dan sudah ada perencanaannya. “Kalau sudah masuk dalam APBD berarti sudah disetujui semua stakeholder. Kalau sudah masuk itu barang prioritaskan,” imbuhnya.
Adapun soal perbaikan jalan poros Pasarwajo – Wabula, Basiran meminta Dinas PUPR berkoordinasi dengan Bappeda menghitung kekurangan anggaran yang dibutuhkan untuk perencanaan, sehingga tahun 2023 diusulkan pekerjaan fisiknya.
Mengenai keluhan kartu Kusuka, Basiran menginstruksikan Dinas Perikanan untuk berkoordinasi lagi dengan KKP, sehingga sisa kuota kartu sebanyak seribu lebih itu segera diterbitkan dan disalurkan kepada nelayan.
Basiran juga komitmen untuk membuat Ibukota Kabupaten Buton terang benderang pada saat malam hari. Untuk itu, mantan Camat Siotapina ini akan memporsikan anggaran perbaikan lampu jalan, khususnya pergantian balon lampu pada APBD Perubahan 2022 ini. (adm)
