JAKARTA, JM- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyampaikan realisasi belanja negara hingga Juli 2022. Dari total belanja APBN 2022 sebesar Rp3.106,4 triliun, realisasi belanja negara baru mencapai Rp1.444,8 triliun atau 46,5 persen.
“Artinya dari mulai Agustus sampai Desember, kita masih akan perlu membelanjakan sekitar 55 persen dari APBN. Kenaikan dari belanja kita harapkan mulai terjadi di semester dua,” kata Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTA, Kamis (11/08).
Realisasi tersebut terdiri dari belanja kementerian/lembaga (K/L) yang mencapai Rp490,7 triliun atau 51,9 persen dari pagu Rp945,8 triliun. Belanja K/L yang cukup signifikan digunakan untuk belanja pegawai, termasuk tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13, kegiatan operasional K/L, pengadaan peralatan atau mesin, jalan, jaringan, irigasi, serta penyaluran berbagai bantuan sosial (bansos) dan program pemulihan ekonomi nasional (PEN) ke masyarakat
Selanjutnya, belanja non K/L telah mencapai Rp540,6 triliun atau 39,9 persen dari pagu Rp295,3 triliun yang dimanfaatkan untuk penyaluran subsidi, kompensasi BBM dan listrik, dan pembayaran pensiun, termasuk THR dan pensiun 13, serta jaminan kesehatan ASN
Selain itu, untuk dana transfer ke daerah mencapai Rp413,6 triliun atau 51,4 persen terhadap pagu anggaran Rp804,8 triliun untuk membiayai biaya operasi sekolah.
“Kita terus memperbaiki berbagai syarat salur dari transfer agar daerah pada saat menerima transfer dari pusat, anggarannya benar-benar bisa dijalankan dan digunakan sesuai dengan tujuan kita semua, yaitu tujuan nasional dan pembangunan nasional,” kata Menkeu.
Sementara, pembiayaan investasi hingga 31 Juli 2022 telah mencapai Rp50 triliun. Pembiayaan investasi pada klaster infrastruktur mendukung belanja modal K/L, khususnya dalam penyelesaian proyek strategis nasional dan pembiayaan sektor perumahan.
“Melalui belanja ini, APBN terus bekerja di dalam melindungi shock yang terjadi di masyarakat, seperti subsidi, countercyclical, transfer, bansos, itu semuanya adalah bantalan yang diberikan oleh APBN agar rakyat tidak terguncang secara hebat dan langsung dari guncangan yang terjadi akibat komoditas yang melonjak sangat tinggi,” ujar Menkeu. (adm)
