Jurnalmasyarakat.com, Buton- Pemerintah Kabupaten Buton melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) memberikan perhatian serius terkait nasib ribuan tenaga honorer di Kabupaten Buton.
Hal ini diketahui setelah ada Rapat Dengar Pendapat (RDP) atau hearing antara pihak eksekutif dan komisi DPRD Buton. Dalam hearing itu membahas penyelesaian nasib ribuan tenaga honorer Pemkab Buton yang bertugas di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Sebanyak 3291 tenaga honorer di Kabupaten Buton. Meski begitu belum semua terdaftar di Badan Kepegawaian Nasional (BKN), yang baru terdaftar hanya sebanyak 2037.
Kepala BPKSDM Buton, M Taufik Tombuli mengatakan bahwa penyelesaian tenaga honorer melalui PPPK Tahap 1 telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023.
“Pemerintah berusaha dalam menyelesaikan persoalan tenaga non-ASN, khususnya untuk Tahap 1 dan tahap 2 ini,” ujarnya.
Kata dia, seleksi kompetensi PPPK Tahap 2 akan kembali diselenggarakan pada April dan Mei 2025, dengan proses pendaftaran yang saat ini tengah berlangsung.
“Untuk seleksi tahap 2 ini diikuti honorer yang terdaftar di BKN dan honorer minimal magang selama 2 tahun,”ujarnya.
“Jadi bagi yang tidak terdaftar di BKN silahkan mendaftar minimal magang 2 tahun agar nanti terdaftar di BKN, Kemenpan RB memberikan kesempatan agar menjadi PPPK karena pada tahun 2025 tidak ada lagi yang namanya magang,” terangnya.
Sementara itu, Asisten III La Ode Muhidin menyampaikan jumlah tenaga non ASN di Buton masih ribuan banyaknya di semua OPD hingga kantor Kecamatan dan Kelurahan, pemerintah daerah sudah melakukan penerimaan PPPK namun masih banyak yang belum terkafer.
Ia menuturkan bahwa Pemerintah sudah membuka kesempatan luas bagi tenaga non-ASN untuk ikut dalam seleksi PPPK pada tahun 2025. Pemerintah dan DPRD sudah berkomitmen dalam penataan ini.
Pemerintah bersama DPRD sudah berkomitmen menyelesaikan tenaga non-ASN yang sudah terdata dalam database BKN. “Seleksi PPPK tahap kedua ini harus dimaksimalkan sebaik mungkin,” ujarnya.
Berikut jumah tenaga magang di OPD Buton:
1. BKD Terdaftar di BKN 92 sebanyak lulus PPPK 21 orang
2. Non ASN Dinas Pendidikan 954
lolos ASN 96, lulus PPPK sebanyak 126 Total 218 yang lolos
3. RSUD sisa 43 org
4. Perikanan jumlah non asn 19, Terdaftar 11, tidakk terdaftar 8, lulus PPPK 5 orang sisa 14 orang.
5. Disnaker non asn 20 orang, lulus p3k 5 orang sisa non asn 15 orang. 12 orang terdaftar di BKN dan 3 tidak terdaftar.
6. Dinas pertanian non asn 21 orang, lulus 8 orang terdaftar 10 orang tidak terdaftar 3
7. Satpol PP Hoborer 364 lulus 97 orang sisa 267 tidak terdaftar 10 K2 yang belm lulus 4 orang dan yang terdaftar di BKN 253.
8. PMD Non ASN 18 orang lulus 12 org sisa 6 orang terdaftar BKN.
9. Infokom Non ASN 20, LULUS 5 Orang tdk terdaftar 1 orang.
10. 114 orang lulus 15 org sisa 99 org terdaftar bkn 89 tdk t 10 orang. Aktif bayar honor 7
11. Dinas Ketapang 5 orang, lulus 1 orang sisa 4 orang. terdaftar 1 orang.
12. Bappeda 14 org, lulus p3k 10 org blm lulus 4 orang terdaftar bkn
13. Perkim 42 orang, 36 data bes, lolos p3k 8 orang yang tidak masuk data bes 6 orang tapi akltif
15. dinas Perdagangan non asn 24 orang 19 orang lulus PPP3K, 6 org tidak masuk data BKN 5 orang.
16. Badan Inspektorat 14 orang, terdaftar 13 orang. tidak terdaftar 1 orang dan lulus p3k 5 orang.
17. Dinas pariwisata 34 orang. (adm)
