Jurnalmasyarakat.com, Kendari – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) terus berupaya meningkatkan kualitas demokrasi dengan menggelar Focus Group Discussion (FGD) sebagai bentuk evaluasi terhadap pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
Kegiatan yang berlangsung pada Selasa (25/2/2025) di salah satu hotel di Kendari ini menjadi forum strategis untuk menghimpun masukan dari berbagai pihak demi penyelenggaraan pemilu yang lebih baik di masa mendatang.
FGD ini menghadirkan berbagai pemangku kepentingan yang berperan dalam proses Pilkada 2024, mulai dari Komisioner KPU Kabupaten Kota se-Sultra, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sultra, perwakilan partai politik peserta Pemilu 2024, Liaison Officer (LO) pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, lembaga pemantau pemilu, organisasi masyarakat (ormas), hingga perwakilan media massa.
Pelaksana Harian (Plh) Ketua KPU Sultra, Hazamuddin, menegaskan bahwa diskusi ini sangat penting untuk mengevaluasi berbagai aspek teknis maupun substantif dalam penyelenggaraan Pilkada 2024.
“FGD ini menjadi wadah bagi seluruh pemangku kepentingan untuk memberikan masukan yang konstruktif. Kami ingin menelaah berbagai aspek pelaksanaan Pilkada 2024 secara mendalam, baik dari sisi regulasi, teknis penyelenggaraan, hingga aspek partisipasi masyarakat. Dengan adanya kritik dan saran dari berbagai pihak, kami berharap Pilkada berikutnya dapat berjalan lebih baik dan lebih demokratis,” beber Hazamuddin.
Dalam diskusi ini, beberapa hal menjadi sorotan utama, seperti kesiapan logistik pemilu, transparansi dalam proses pemungutan dan penghitungan suara, peran penyelenggara pemilu dalam memastikan netralitas, serta berbagai tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan partisipasi pemilih.
Selain itu, isu-isu seperti penggunaan teknologi dalam pemilu, mekanisme kampanye yang adil, serta upaya pencegahan politik uang juga menjadi bagian penting dalam evaluasi ini. KPU Sultra menegaskan bahwa semua kendala yang ditemukan dalam Pilkada 2024 harus menjadi pembelajaran berharga untuk pelaksanaan pemilu di masa mendatang.
“Kami menyadari bahwa dalam setiap pemilu pasti ada tantangan dan kendala. Namun, yang paling penting adalah bagaimana kita bisa mengambil pelajaran dari setiap permasalahan yang muncul, lalu mencari solusi terbaik agar ke depannya pemilu dapat berjalan lebih baik, lebih transparan, dan lebih dipercaya oleh masyarakat,” tambah Hazamuddin.
KPU Sultra menegaskan komitmennya untuk terus melakukan perbaikan dalam penyelenggaraan pemilu, termasuk dengan merancang strategi yang lebih efektif dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Dalam FGD ini, berbagai rekomendasi disampaikan oleh peserta untuk memastikan pemilu di Sultra semakin berkualitas dan berintegritas.
“Hasil evaluasi dari FGD ini akan menjadi acuan utama kami dalam menyusun strategi dan kebijakan perbaikan untuk Pilkada mendatang. Kami ingin memastikan bahwa penyelenggaraan pemilu di Sulawesi Tenggara tidak hanya sekadar berjalan lancar, tetapi juga benar-benar mencerminkan prinsip keadilan, transparansi, dan demokrasi,” bebernya.
Dengan adanya evaluasi menyeluruh melalui FGD ini, KPU Sultra berharap dapat terus meningkatkan kualitas pemilu di wilayahnya, sehingga masyarakat semakin percaya dan aktif berpartisipasi dalam proses demokrasi.
“Kegiatan ini adalah bentuk komitmen KPU Sultra untuk terus berinovasi dan melakukan perbaikan guna mewujudkan pemilu yang jujur, adil, dan berkualitas di masa depan,” tandasnya. (adv)
