Jurnalmasyarakat.com, Buton – Calon Bupati dan Wakil Bupati Buton Alvin – Syarif menyampaikan sejumlah program unggulannya saat mengukuhkan tim pemenangan tingkat Kabupaten di Gedung Wakaka, Pasarwajo pada Kamis (12/9/2024).
Bakal Calon Wakil Bupati Buton, Syarifudin Saafa mengungkapkan sejumlah program unggulan. Sala satunya adalah digitalisasi desa. Program ini demi menghemat dan lebih memudahkan masyarakat dalam pengurusan administrasi.
Ini juga kata dia merupakan bagian keluh kesah warga khususnya warga di Kecamatan Lasalimu dan Kapontori yang selama ini merasakan pelayanan belum berpihak kepada mereka.
“Selama ini mereka mengurus administrasi kependudukan meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan keluarga, mereka datang di Pasarwajo, sampai di Pasarwajo apa yang terjadi belum tentu diurus karena katanya operatornya sudah pulang,” katanya.
Untuk itu lanjut mantan anggota DPRD Kota Manado ini, dengan adanya digitalisasi desa masyarakat tidak perlu lagi buang biaya dan tenaga, hanya mengurus melalui pemerintah desa, jadi tidak harus ke Pemda lagi, nanti pihak desa yang mengirim langsung ke Pemda, dan pemerintah desa yang berikan langsung ke warga.
“Kalau seandainya di desa ada ibu yang hamil. kalau pagi hari dia melahirkan kepala desa paling lama besok diantarkan akte kelahiran dan KK baru pada keluarga tersebut. Caranya adalah semua persyaratan diselesaikan di desa kirim ke catatan sipil ditandatangani secara elektronik dikirim lagi ke desa diprint out baru diberikan kepada masyarakat,” ujarnya.
“Saya juga bertemu dengan beberapa PNS mereka mengatakan ternyata di kabupaten Buton bukan hanya masyarakat yang sulit mengurus perizinan sampai-sampai ASN pun sulit untuk mengurus surat-surat tertentu. Nanti pak Bupati dan wakil Bupati cuma kontrol di handphone, kita liat dimana mandek perizinan ini kenapa terlalu berbelit-belit. Ini perlu diselesaikan,” pungkasnya.
Selanjutnya sebut dia, salah satu program unggulan lainnya adalah program perlindungan kesejahteraan masyarakat seperti pemberian santunan duka sebesar Rp 3 juta kepada keluarga yang meninggal.
“Ketika orang meninggal kalau orang berpunya masih bisa beli ayam, ikan untuk bikin acara “Pomalo” itu (3 hari sampai 100 harinya). Bagaimana dengan orang susah mau makan saja susah harus pinjam ke orang lain. Sudah ditimpa musibah, ditambah lagi harus pinjam kiri kanan,” katanya.
Program pemberian santunan tersebut menurutnya, sudah dipraktekkan didaerah lain, namun di Buton belum mendapatkan perhatian dari pemerintah daerahnya. “Apa peran pemerintah selama ini kepada rakyat yang ditampa musibah tersebut. Ternyata itu ucapan hanya untuk para pejabat, rakyat jelata tidak pernah diberikan perhatian dari pemerintah. Ini harus kita rubah,” tuturnya.
Ia juga menegaskan program itu bisa dilaksanakan. “Saya sudah hitung. Ternyata di Buton ini, berdasarkan sala satu informasi dari mantan Bupati di Buton orang yang meninggal pertahunnya rata-rata 300 orang, kalau di kali 3 juta cuma 900 juta. APBD kita hampir 800 miliar. Masa kita ambil 1 miliar untuk kita bagi-bagi ke masyarakat tidak boleh,” jelasnya. (Rin)
