BUTON.JM- Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara (Sultra) Abdul Zainuddin Napa meminta DPRD Kabupaten Buton segera membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Buton.
Pasalnya, keterlambatan pembahasan LKPJ Bupati tersebut berimplikasi pada penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi (Poprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) yang akan diselenggarakan di Kabupaten Buton.
Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buton, Zainuddin Napa mengatakan Pemerintah Daerah Kabupaten Buton sudah mengantongi keputusan Gubernur tentang penetapan Pemerintah Kabupaten Buton dan Kota Baubau sebagai tuan rumah Pelaksana Pekan Olahraga Provinsi (Poprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) 2022 sejak 26 Juni 2022.
Menurutnya, penyelenggaraan Poprov di Kabupaten Buton dan Kota Baubau akan dilaksanakan tahun 2022, bukan tahun 2023. Namun yang menjadi persoalan saat ini adalah belum dilaksanakannya pembahasan LKPJ Bupati tahun 2021. Padahal, Bappeda sudah menyampaikan dokumen LKPJ itu ke DPRD sejak 21 Juni.
“Sudah lebih kurang dua minggu belum ada tanda-tanda pembahasan LKPJ dan ini sangat Dispora sayangkan karena kita menghadapi even daerah,” ujarnya ditemui di ruang kerjanya, Rabu (6/7/2022).
Ia menyampaikan, jika pembahasan LKPJ terlambat, maka akan menggangu semua kegiatan pemerintahan daerah. Apalagi Bupati Buton akan mengakhiri masa jabatannya pada 24 Agustus mendatang.
“Semestinya ini harus diselesaikan, LKPJ ini sudah di DPRD. Karena kita terdesak juga dengan keputusan Gubernur, kalau penyelenggaraan poprov ini gagal kan daerah yang rugi. Yang menjadi pertanyaan ada apa sebenarnya DPRD menunda-nunda LKPJ,” tandasnya.
Ia mengungkapkan OPD dan Bappeda telah menyepakati bahwa anggaran APBD-P akan diutamakan untuk menyukseskan Porprov 2022. Maka dari itu, Zainuddin Napa mengharapkan kepada DPRD Kabupaten Buton secepatnya mengambil sikap untuk segera membahas LKPJ Bupati Buton.
Lebih lanjut,Zainuddin Napa menyampaikan bahwa sebenarnya sudah ada pertemuan informal antara Bupati Buton dan Ketua DPRD Buton pada saat serah terima jabatan Kapolres Buton di Rujab Bupati, belum lama ini. Pada pertemuan tersebut pembahasan LKPJ dilaksanakan pada 6 Juli, namun sampai saat ini belum juga diagendakan.
“Kalau belum selesai LKPJ maka APBD perubahan tidak bisa dibahas dan itu berkaitan dengan program yang ada. Ini program daerah kita seharusnya bersyukur provinsi mempercayakan kita, semestinya kita harus tanggap lebih awal,” ujarnya.
Hingga berita ini ditayangkan, jurnalmasyarakat.com mencoba mengonfirmasi Ketua DPRD, Wakil Ketua 1 DPRD maupun Sekwan DPRD Buton. Namun saat dihubungi nomor yang dituju diluar jangkauan. (adm)
