BUTON, JM – Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buton menuai sorotan dari anggota DPRD.
Pasalnya, selama masa jabatan Bupati, La Bakry dan Wakil Bupati, Iis Elianti tidak ada ikon yang dapat dibanggakan untuk daerah. Selain itu, banyak program pembangunan yang tidak memberikan dampak yang besar bagi masyarakat.
Padahal anggaran yang digelontorkan setiap tahunnya untuk SKPD mencapai miliaran. Hal itu diungkapkan Wakil Ketua I DPRD Buton, La Ode Rafiun melalui rapat paripurna antara legislatif dan eksekutif di Aula Rapat Kantor DPRD Buton, Selasa (26/7/2022).
“Masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati akan berakhir, tidak ada ikon pembangunan di Buton yang memberikan keunggulan untuk daerah, padahal anggaran dikeluarkan miliaran, ini perlu di evaluasi,” kata Politisi PAN ini.
Atas dasar itu, Wakil Ketua I DPRD Buton itu meminta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) agar mematangkan setiap program yang dibuat Pemda, sehingga tidak menjadi sia-sia.
Diketahui, dari hasil rapat bersama eksekutif tersebut, berikut beberapa poin yang menjadi catatan DPRD Buton yakni :
1. DPRD Buton meminta agar Bappeda membuat perencanaan yang matang. Pasalnya selama ini menurut hemat DPRD Buton dalam pengembangan spot-spot pariwisata tidak ada keunggulan-keunggulan yang dihasilkan dari pengembangan pariwisata oleh daerah padahal digelontorkan anggaran puluhan miliar.
Contohnya di Desa Mopano dengan udang merah anggaran puluhan miliar digelontorkan setelah ada masalah tidak disampaikan ke DPRD bahkan tidak dikembangkan lagi.
Begitu juga pengembangan wisata di Wabula dan Wasuemba yang justru menjadi konflik, ini menunjukkan tidak ada sisi kematangan yang dilakukan Bappeda.
2. Pada Dinas Pendidikan, kebijakan pemerintah pusat (pempus) dalam sesmen untuk melakukan pemetaan database baik untuk siswa dan guru tidak pernah diberikan.
3. Bangunan pasar Sore Ompu di Wagola yang menyerap anggaran miliaran. Saat ini ditumbuhi pohon dan alang-alang liar artinya belum dilakukan pengelolaan maksimal, itu menunjukkan perencanaan yang tidak matang dari Bappeda.
4. Penerima BPJS yang sudah dihapus pemda tanpa diketahui masyarakat yang bersangkutan. Ini harus ditertibkan.
5. Mengakhiri masa jabatan Bupati dan Wabup belum ada wujud nyata pembangunan yang jadi ikon di Kabupaten Buton, hanya dive center namun dibanding dengan pengeluaran dana dari Pemda tidak berbanding.
6. Rekruitment P3K sampai hari ini belum ada penggajian. Apakah ini akan diberikan sekaligus? termaksud pemotongan BPJS guru yang dulu apakah sudah dikembalikan atau belum? hal ini harus ditindaklanjuti dan ditata sehingga tidak ada riak-riak.
7. Kebijakan politik setelah dilakukan Pilkades pengisian sisa jabatan Kepala Desa Kabawakole sampai bari ini prosesnya masih terkatung-katung. Ini harus segera dilantik.
8. Penyelesaian permasalahan antara Wabula dan Wasuemba harus dibuatkan Perda terkait budaya-budaya dua desa agar menjadi pedoman dan petunjuk untuk menyelesaikan masalah yang ada.
Sebelumnya, DPRD Buton menggelar rapat paripurna mendengarkan pidato pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Buton tahun 2021 di Kantor DPRD.
Rapat Paripurna dihadiri Wakil Bupati, Iis Elianti, Pelaksana tugas (Plt) Sekda Buton, Awaluddin dan sejumlah pimpinan OPD Lingkup Pemkab Buton. Dari legislatif, hadir Ketua DPRD Buton Hariasi Salad, Wakil Ketua, La Ode Rafiun dan sejumlah anggota DPRD Buton. (adm)
